Jurnalsidik.id, ANAMBAS – Dalam rangka mendukung program Swasembada Jagung dan Ketahanan Pangan Nasional, Polsek Jemaja melaksanakan Penanaman Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 di kawasan Kampung Telipuk, Desa Bukit Padi, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Sabtu (06/6/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan ketahanan dan swasembada pangan yang diinisiasi pemerintah bersama Polri untuk memanfaatkan lahan potensial, memperkuat ekonomi masyarakat, serta mewujudkan kemandirian pangan di daerah.
Penanaman jagung yang dimulai pukul 10.00 WIB itu dipimpin langsung oleh Kapolsek Jemaja, Iptu Sutomo, dan dihadiri Camat Jemaja Timur, Danposal Jemaja, perwakilan UPT Pertanian Jemaja Timur, Kepala Desa Bukit Padi, anggota Polsek Jemaja, serta masyarakat dan kelompok tani setempat.
Kapolsek Jemaja, Iptu Sutomo, menjelaskan bahwa pada tahun 2026 terdapat sekitar tiga hektare lahan yang direncanakan untuk ditanami jagung. Namun, tahap awal baru dilakukan di lahan milik petani bernama Janak dengan luas sekitar setengah hektare atau 5.000 meter persegi.
“Ke depan kita akan menggandeng kelompok tani dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Kabupaten Kepulauan Anambas. Harapannya, melalui koordinasi tersebut kita bisa mendapatkan dukungan berupa pupuk maupun bibit,” ujarnya.
Menurut Sutomo, DP3 Kabupaten Kepulauan Anambas sebelumnya telah membantu bibit jagung sebanyak satu karung berisi lima kilogram yang nantinya akan didistribusikan melalui Polres kepada seluruh Polsek untuk mendukung penanaman di berbagai lokasi.
Ia mengungkapkan, meskipun penanaman jagung ditargetkan berlangsung serentak, kondisi geografis wilayah menjadi salah satu tantangan yang dihadapi di lapangan.
“Karena kondisi geografis yang berbukit-bukit, ada beberapa lokasi yang mengalami kendala. Misalnya di Batu Berapit, ketersediaan air untuk penyiraman tanaman masih menjadi persoalan,” katanya.
Untuk itu, pihaknya akan melakukan evaluasi bersama pemerintah desa guna memastikan kelayakan lokasi yang akan dijadikan lahan penanaman jagung. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan dilaporkan secara berjenjang kepada Kapolres, Polda hingga Mabes Polri.
Sutomo menegaskan bahwa Polri berperan sebagai pendamping dalam program ketahanan pangan yang dijalankan pemerintah maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Jika desa memiliki program ketahanan pangan melalui BUMDes dengan penanaman jagung, kami sifatnya melakukan pendampingan. Karena untuk program ini tidak ada anggaran khusus dari Polri. Kami hadir untuk mendukung dan mengawal pelaksanaannya,” jelasnya.
Ia juga menyoroti persoalan pemasaran hasil panen yang selama ini menjadi salah satu kendala utama bagi petani. Menurutnya, harga jagung pipilan yang dibeli Bulog dengan kadar air 14 persen hanya sekitar Rp6.400 per kilogram, sementara harga jual kepada peternak atau pasar lokal bisa mencapai Rp10.000 per kilogram.
“Hal ini sudah kami laporkan kepada pimpinan. Saat ini sedang dikoordinasikan hingga tingkat Mabes Polri terkait kemungkinan kelompok tani yang kami dampingi dapat menjual hasil panen langsung ke pasar atau peternak karena harga yang diterima petani lebih tinggi,” ujarnya.
Sutomo menilai potensi pengembangan jagung pipilan di Kabupaten Kepulauan Anambas cukup besar, khususnya di wilayah Jemaja yang memiliki kondisi tanah yang relatif subur dibandingkan daerah lainnya.
“Di Kepulauan Riau, jagung pipilan masih sangat sedikit, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada. Yang banyak dibudidayakan adalah jagung manis karena nilai ekonominya lebih tinggi dengan harga berkisar Rp15 ribu hingga Rp25 ribu per kilogram,” katanya.
Ia menambahkan, lahan yang digunakan dalam program tersebut sepenuhnya merupakan milik kelompok tani. Sementara Polri berperan membantu penyediaan bibit dan pupuk apabila tersedia, serta memberikan pendampingan mulai dari pengolahan lahan, penanaman, penyiraman, pemupukan, pengendalian hama hingga masa panen.
“Ketika memasuki masa panen, kami juga akan mendampingi proses penjemuran. Apabila petani ingin menjual hasil panennya ke Bulog, kami siap menjembatani koordinasi dan membantu proses penjualan sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah,” jelasnya.
Di akhir kegiatan, Kapolsek Jemaja mengimbau pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga pusat untuk turut memperhatikan aspek pemasaran hasil pertanian agar kesejahteraan petani semakin meningkat.
“Rata-rata petani sebenarnya ingin menanam lebih banyak. Namun yang menjadi kendala adalah pemasaran hasil panen. Jika produksi meningkat tetapi pasar terbatas, petani khawatir hasil panennya tidak terserap. Selain itu, distribusi antar daerah juga masih terkendala transportasi,” ungkapnya.
Ia berharap seluruh pihak, khususnya Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, dapat bersama-sama memikirkan solusi pemasaran hasil pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani dan menggerakkan perekonomian masyarakat.
“Dengan adanya kepastian pasar dan dukungan pemerintah, petani akan lebih bersemangat untuk bercocok tanam sehingga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud,” pungkasnya. (BG)
