Jurnalsidik.id, ANAMBAS – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan wilayah perairan Indonesia, khususnya di kawasan perbatasan laut Kabupaten Kepulauan Anambas.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPC HNSI Kabupaten Kepulauan Anambas, Agustar, menyusul pentingnya kolaborasi antara masyarakat nelayan dan aparat penegak hukum dalam menghadapi berbagai tantangan di wilayah laut perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Vietnam.
Menurut Agustar, perairan Anambas merupakan kawasan strategis nasional yang memiliki potensi sumber daya perikanan melimpah. Namun, kawasan tersebut juga memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap berbagai aktivitas ilegal, seperti illegal fishing, penyelundupan, hingga pelanggaran hukum lainnya.
”Wilayah laut Anambas berbatasan langsung dengan negara tetangga. Polri memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, sementara nelayan setiap hari berada di laut dan mengetahui kondisi di lapangan. Jika keduanya bersinergi, pengawasan wilayah perbatasan tentu akan semakin kuat,” ujar Agustar di Tarempa, Rabu (8/7/2026).
Ia menilai nelayan memiliki peran strategis yang tidak hanya sebagai pelaku usaha perikanan, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam menjaga keamanan laut. Kehadiran nelayan setiap hari di perairan membuat mereka menjadi pihak pertama yang dapat mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan.
Karena itu, HNSI berharap komunikasi antara nelayan dengan Polres Kepulauan Anambas, khususnya Satuan Polisi Perairan dan Udara (Sat Polairud), dapat terus diperkuat.
Beberapa bentuk kerja sama yang diusulkan HNSI di antaranya patroli laut terpadu secara berkala, sosialisasi hukum kelautan kepada masyarakat nelayan, peningkatan edukasi mengenai batas wilayah perairan Indonesia, hingga pembentukan jaringan komunikasi cepat antara nelayan dengan Bhabinkamtibmas di desa-desa pesisir.
”Kami berharap ke depan ada patroli bersama secara berkala. Nelayan memberikan informasi, Polri menindaklanjuti, dan Polri juga terus memberikan pembinaan agar nelayan memahami aturan penangkapan ikan serta batas wilayah perairan,” katanya.
Selain itu, HNSI mengajak seluruh nelayan yang tersebar di 10 kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Anambas untuk berperan aktif membantu aparat keamanan dengan segera melaporkan apabila menemukan dugaan praktik illegal fishing, penyelundupan barang, perdagangan manusia, maupun berbagai gangguan keamanan dan ketertiban di laut.
Menurut Agustar, keberhasilan menjaga keamanan laut akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir.
”Laut adalah sumber kehidupan masyarakat pesisir. Kalau laut aman, hasil tangkapan terjaga dan nelayan akan semakin sejahtera. Menjaga laut adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri merupakan salah satu daerah kepulauan terluar Indonesia yang memiliki wilayah laut jauh lebih luas dibandingkan daratannya. Posisi strategis tersebut menjadikan Anambas sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di perbatasan utara.
Melalui sinergitas yang semakin erat antara Polri, HNSI, dan seluruh masyarakat nelayan, diharapkan pengawasan wilayah perairan Anambas dapat berjalan lebih optimal. Selain menekan berbagai bentuk pelanggaran hukum di laut, kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu menjaga kelestarian sumber daya kelautan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. (BG)
