Anambas, Jurnalsidik.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar rapat koordinasi untuk membahas kenaikan harga beras yang tengah terjadi di 214 daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Rapat ini berlangsung pada Rabu (11/9/2025) pukul 09.00 WIB di Ruang MC Lantai II Kantor Bupati. Kegiatan dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan dihadiri sejumlah pejabat strategis, di antaranya Asisten II, Inspektur Daerah, Kepala DKUMPP, Kepala DPPP, Kepala DPMD, Kepala Dishub LH, Kepala Diskominfotik, Kabag Ekonomi, serta perwakilan Perum Bulog.
Kenaikan Harga Beras Perlu Diantisipasi
Asisten II Kabupaten Kepulauan Anambas, Ody Karyadi, yang mewakili Sekda Satiar, menyampaikan kepada media bahwa kenaikan harga beras merupakan isu nasional yang memerlukan penanganan serius dan terkoordinasi.
“Beras adalah kebutuhan pokok masyarakat. Jika harganya naik signifikan, daya beli masyarakat akan terganggu, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Kita perlu langkah cepat agar stok tetap terjaga dan harga dapat distabilkan,” ujar Ody.
Menurutnya, jika persoalan ini tidak segera ditangani, hal tersebut dapat memicu gejolak sosial di tengah masyarakat.
Harga Beras di Anambas Masih Stabil
Ody menjelaskan, harga beras di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini masih tergolong stabil. Berdasarkan pantauan, harga beras premium berada di kisaran Rp15.000 per kilogram, dan diharapkan dapat turun dalam minggu ini, sesuai dengan target nasional.
“Jika dibandingkan dengan daerah lain di Kepri, harga kita relatif stabil. Misalnya di Tanjungpinang harga beras premium mencapai Rp17.500 per kilogram, sementara di Anambas Rp17.000. Kehadiran beras Raja Padang dari Batam sangat membantu menstabilkan harga beras medium kita,” jelas Ody.
Ia menambahkan, operasi pasar yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), DPPP, serta pihak kepolisian terus digelar secara intensif untuk mengawasi distribusi dan mengontrol harga di lapangan.
“InsyaAllah, dengan operasi pasar yang terus berjalan, harga beras premium akan segera turun,” imbuhnya.
Strategi Jangka Panjang: Pembentukan BUMD Pangan
Pemkab Anambas juga merancang strategi jangka panjang dalam menjaga ketahanan pangan daerah, yakni dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan.
Menurut Ody, BUMD ini nantinya akan bekerja sama dengan Bulog untuk mengolah gabah menjadi beras langsung di Anambas. Dengan begitu, biaya distribusi dapat ditekan, efisiensi meningkat, dan memberikan keuntungan bagi petani lokal.
“Kalau kita bisa olah gabah sendiri di Anambas, petani akan terbantu karena hasil panennya pasti terbeli.
Selama ini, banyak petani kesulitan menjual gabah. Dengan adanya penggilingan lokal, masyarakat juga akan termotivasi untuk kembali membuka lahan sawah,” ujarnya.
Ia mencontohkan praktik yang telah dilakukan di Batam, meskipun daerah tersebut tidak memiliki lahan sawah.
“Batam tidak memiliki tanaman padi, tetapi mereka memproduksi beras dengan cara mengambil gabah dari luar, lalu bekerja sama dengan Bulog untuk mengolahnya. Kita juga bisa melakukan hal yang sama di Anambas,” kata Ody.
Dengan dukungan tol laut, ia optimis proses distribusi gabah akan lebih lancar, bahkan membuka peluang bagi Anambas untuk menjadi pengekspor beras di masa mendatang.
Karena itu, Pemkab Anambas meminta kepada pemerintah pusat melalui Bulog agar volume beras SPHP untuk Anambas ditingkatkan menjadi 1.500–2.000 ton.
Dengan peningkatan ini, kebutuhan beras di Anambas diharapkan dapat terpenuhi hingga 50 persen, sehingga stabilitas harga lebih mudah dikendalikan.
“Beras SPHP ini sangat penting untuk menjaga stabilitas harga. Karna itu kami berharap volume pengadaannya bisa ditingkatkan,” tutup Ody Karyadi.
(Agus Suradi,Jurnalsidik.com)
